BHP UNHAS, NEO-LIBERAL

BHP UNHAS, NEO-LIBERAL

Oleh : Muhammad Haedir

Kader-Sentra Gerakan Progressif (SERGAP) Makassar

Sekertaris Kota-Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) Kota Makassar

Pengantar

“ini dulu baru itu” ( kata salah satu iklan susu yang sering kita lihat ditelevisi), maksudnya, kita harus mampu melihat mana yang lebih prioritas sebelum melangkah ke sesuatu yang lain, mengunyah dulu baru menelan, ketimpangan akan terjadi bila hal itu kita balik, melihat UNHAS belakagan ini sepertinya talah menyalahi prinsip itu, hal yang seharusnya didahulukan malah di abaikan, dan yang tidak begitu urghen pada sebuah institusi pendidikan malah yang didahulukan. Bagaimana tidak, pembangunan fisik terjadi dimana-mana sementara tidak ada sama sekali penambahan buku yang ada diperpustakaan, yang ada adalah buku-buku usang yang sudah ketinggalan jaman dan sudah tidak relefan, perpustakaan unhas tidak lebih dari sebuah musium buku ( wajar, ketika sebagian besar pemikiran sebagian masyarakat UNHAS adalah pemikiran yang kolot).

BHP, Kontradiksi Pendidikan

Oleh: Muhammad Iqbal

Penulis adalah ketua Senat Mahasiswa Ekonomi Unhas

Senin (04/07), penulis bersama dengan kawan-kawan ketua lembaga kemahasiswaan se-Unhas diundang oleh Bapak Pembantu Rektor III (PR III) Unhas berdialog dengan tim Badan Hukum Pendidikan (BHP) Unhas. Seperti biasanya, dalam forum dialog antar mahasiswa dan pihak rektorat, dialog tersebut tak lebih dari sosialisasi BHP saja. Berbagai rasionalisasi diungkapkan guna meyakinkan kami bahwa BHP merupakan solusi untuk Unhas.

NASIONALISASI INDUSTRI TAMBANG ASING UNTUK PENDIDIKAN GRATIS

NASIONALISASI INDUSTRI TAMBANG ASING UNTUK PENDIDIKAN GRATIS

Oleh: Babra kamal *

 

Tidak ada seorang Indonesia pun yang menyangkal bahwa dewasa ini biaya pendidikan di Indonesia sangat sulit untuk dijangkau.

Anak-anak usia sekolah bergelandangan di jalanan kota dan desa; putus sekolah karena kesulitan ekonomi. Bagi yang mampu lulus sampai setingkat SMA pun, melanjutkan ke bangku kuliah hanyalah mimpi belaka -karena melangitnya SPP dan uang gedung. Sungguh tragis. Begitu putus sekolah ataupun lulus, kaum muda bangsa yang ‘kurang beruntung’ ini telah disambut antrian jutaan penganggur -yang beringas mempertahankan hidup.

Saat Rakyat Semakin Geram

Saat Rakyat Semakin Geram

 Oleh : Muhammad Iqbal

Penulis Adalah ketua Senat Mahasiswa Ekonomi Unhas

Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang tak lain merupakan produk kapitalisme sebentar lagi akan disahkan. Pemerintah melalui Bambang Sudibyo (Menteri Pendidikan Nasional), beberapa pekan lalu mengumumkannya di media. Rencananya pada bulan januari ini. Semangat tahun baru sepertinya dicederai dengan rencana itu. Rakyat Indonesia yang kini tenggelam dalam hiruk pikuk meriahnya tahun baru 2008 kembali harus merasakan pahitnya kehidupan. Cobaan Tuhan belum usai. Bencana alam kayaknya tidak cukup untuk menguji kesabaran rakyat Indonesia. Cobaan baru datangnya justru dari mereka yang harus menjadi tameng. Rencana pemerintah ini seperti gunting yang datang memutuskan asa rakyat menyambut tahun baru.

Keseriusan pemerintah untuk menggolkan BHP terlihat pada revisi terbaru RUU BHP. Revisi ini adalah yang kesekian kalinya dikeluarkan setelah yang sebelumnya menuai kritik tajan dari berbagai elemen masyarakat. Dan seperti sebelumnya juga, RUU BHP itu tetap saja tertolak dengan sendirinya.

PEMENUHAN HAK-HAK ATAS PENDIDIKAN

Oleh : Darmaningtyas

Pengantar

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap warga dari suatu Negara. Hanya saja, karena masalah hak sipil dan politik sangat menonjol pada masa Orde Baru, maka sampai tumbangnya rezim Orde Baru orang mengenal isu hak-hak asasi itu sebatas pada masalah hak sipil dan politik (Sipol) saja, sedangkan hak akan pendidikan, lapangan kerja, dan budaya ?yang terangkum dalam hak Ecosob (Ekonomi, Sosial, dan Budaya)?tidak dianggap sebagai masalah hak asasi manusia.

Tapi paska reformasi, ketika persoalan hak sipil dan politik sudah berkurang, maka perhatian orang mulai melihat masalah pendidikan sebagai bagian dari persoalan HAM yang harus diselesaikan.

Rumusan pendidikan sebagai bagian dari HAM itu terlihat jelas pada Pasal 26 Deklarasi HAM yang menyatakan: ?Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan?.