BHP, Kontradiksi Pendidikan

Oleh: Muhammad Iqbal

Penulis adalah ketua Senat Mahasiswa Ekonomi Unhas

Senin (04/07), penulis bersama dengan kawan-kawan ketua lembaga kemahasiswaan se-Unhas diundang oleh Bapak Pembantu Rektor III (PR III) Unhas berdialog dengan tim Badan Hukum Pendidikan (BHP) Unhas. Seperti biasanya, dalam forum dialog antar mahasiswa dan pihak rektorat, dialog tersebut tak lebih dari sosialisasi BHP saja. Berbagai rasionalisasi diungkapkan guna meyakinkan kami bahwa BHP merupakan solusi untuk Unhas.

Sekitar tiga jam, kami dibuai dengan mimpi indah tentang Unhas yang lebih baik ke depan. Bahwa untuk mencapai loncatan kualitas maka BHP adalah jalan satu-satunya. Lebih lanjut, mereka menambahkan untuk melakukan pengembangan kualitas Unhas, harus didorong dengan peningkatan kapasitas yang ada didalamnya. Sementara, pengembangan kapasitas hanya bisa dilakuakan dengan jalan membebaskan kampus dari campur tangan pemerintah atau yang biasa disebut otonomi. Dan terwujudnya otonomi kampus hanya bisa dilakukan jika perguruan tinggi tersebut berbadan hukum. Ya, kurang lebih seperti itulah argumentasi tim BHP Unhas kepada kami siang itu. </p

Penulis sepakat bahwa persolan pendidikan kita saat ini salah satunya adalah kualitasnya yang masih rendah. Namun, selain kualitas persoalan yang paling mendasar dalam konteks pendidikan kita sebenarnya adalah akses masyarakat terhadap pendidikan masih sangat rendah. Untuk kondisi sekarang saja, meski masih menggunakan subsisdi pemerintah hanya sedikit yang mampu mengakses pendidikan. Pendidikan yang seyogyanya merupakan hak bagi setiap warga negara tak ubahnya menara gading. Apalagi, jika konsep otonomi kampus (BHP) diterapkan maka pendidkan akan semakin sulit terjangkau

Kualitas pendidikan kita saat ini memang sangat memprihatinkan. Baik itu output yang dihasilkan maupun benefitnya. Harapan kita, output pendidikan mampu menghasilkan sarjana yang intelektual dan bertanggung jawab. Menurut penulis, peningkatan kualitas tidak memiliki korelasi dengan konsep otonomi kampus. Tanpa otonomi sekalipun kualitas pendidikan kita dapat meningkat asalkan ada keinginan yang besar untuk mewujudkan hal tersebut.

Malah, dengan otonomi kampus kualitas pendidikan akan semakin merosot. Otonomi kampus berarti memberi kesempatan kepada kampus untuk mengurusi sendiri rumah tangganya. Termasuk persoalan keuangan. Jika asumsinya, pembiayaan tidak akan dibebankan kepada mahasiswa maka perguruan tinggi akan berupaya semaksimal mungkin mencari sumber-sumber keuangan lainnya yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Nah, jika yang terjadi seperti demikian maka perguruan tinggi akan lebih disibukkan untuk mencari dana daripada melaksanakan proses pendidikan. Orientasi awal perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan berganti menjadi lembaga profit yang berkedok pendidikan. Lantas, bagaimana mungkin kita bisa melakukan loncatan kualitas jika kita hanya sibuk “menjual diri” ke berbagai perusahaan.

Penulis sangat menyayangkan beberapa argumen yang mengukur tingkat kualitas pendidikan kita hanya dari seberapa banyak sarjana kita yang mampu diserap oleh pasar. Lebih jauh dari itu, kualitas pendidikan kita harus diukur seberapa besar penegtahuan yang dimilikinya dan pengaruhnya terhadap kamaslahatan masyarakat.

Mitos subsidi silang

Bagi perguruan tinggi yang tidak mampu menggaet perusahaan atau mencari dana lainnya, maka tidak ada jalan lain selain membebankannya kepada mahasiswa. Seingat penulis, tim BHP juga memaparkan tentang konsep subsidi silang dimana pembebanan pembayaran diberlakukan sesuai dengan tingkat kesejahteraan mahasiswa. Bagi mereka memiliki finasial lebih maka akan dibebankan biaya yang lebih mahal dibanding yang tidak mampu.

Bagi penulis, konsep subsidi silang itu hanya sebuah mitos belaka. Subsidi silang maksudnya diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu, tapi bagaimana mungkin mereka mau disubsidi jika sebelum masuk saja sudah dikebiri. Proses seleksi masuk bagi calon mahasiswa tentunya diutamakan bagi yang memiliki finansial lebih sementara yang tidak mampu harus bersabar. Jadi, siapa yang mau disubsidi?

Kekhawatiran akan timbul kesenjangan antar kelas di kampus jika BHP diterapkan tidak mungkin terjadi. BHP meniscayakan kampus hanya milik orang kaya saja, sementara yang miskin harus mencari kampus swasta yang lebih murah. Yang ada justru kampus menjadi masyarakat tanpa kelas.

Pungutan biaya yang tinggi bagi mahasiswa, rasanya sulit mewujudkan social benefit seperti yang digambarkan tim BHP. Besarnya biaya yang dikeluarkan sewaktu kuliah, membuat sarjana keluaran BHP lebih mementingkan mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri ketimbang menggunakan ilmunya untuk kepentingan masyarakat.

Penjelasan tim BHP bahwa otonomi kampus akan mengurangi dominasi kekuasaaan pusat terhadap kampus malah menimbulkan kekahawatiran baru. Seperti otonomi daerah, otonomi kampus juga dikhawatirkan melahirkan penguasa-penguasa kecil di kampus. Dengan kekuasaan itu bisa jadi pihak birokrat kampus semakin sewenang-wenang dalam menelorkan kebijakan. Belum BHP saja, lembaga kemahasiswaan sudah dikebiri apalagi jika BHP nanti.

Bersama rakyat menolak BHP

Bulan agustus nanti, RUU BHP akan segera dibahas dan disahkan oleh DPR. Padahal, beberapa argumen yang diutarakan diatas menggambarkan bahwa BHP merupakan konsep yang masih jauh dari ideal. Berbagai kelemahan BHP sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk menolaknya.

Jika birokrat kampus saat ini getol mensosialisasikan BHP, maka gerakan penolakan terhadap BHP pun harus mulai dibumikan. Harus dipahami, efek negative BHP tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa. Rakyatlah yang paling merasakan BHP jika ini benar-benar diterapkan. Harapan untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi harus pupus.

Untuk itu, masyarakat luas juga harus dilibatkan dalam gerakan menolak BHP. Dengan waktu yang tinggal dua bulan, kampanye anti BHP sudah mulai harus dilakukan di luar kampus. Baik lewat media maupun dengan berbagai cara yang lebih kreatif lainnya. Ini tidak lain untuk mengajak masyarakat agar bersama menolak UU BHP.

Tamalanrea, Juli 2007